Uang pelobi di balik lawatan Jokowi ke AS nyata, siapa mendanai?

Itu bukan makelar, jangan kamu rendahkan bangsa ini dengan hal-hal semacam itu. Ini bangsa besar.


Lawatan Presiden Joko Widodo di Amerika Serikat 27 Oktober lantas disoroti sesudah nampak artikel ditulis oleh Michael Buehler di website New Mandala. Pengajar SOAS University of London itu mempertanyakan kenapa ada pihak yang memberi uang pada Instansi konsultan Singapura Pereira Internasional PTE LTD.

Dana sejumlah USD 80 ribu itu, lalu diteruskan Pereira pada perusahaan pelobi R&R Partners, Inc di Las Vegas, Amerika Serikat. Disangka R&R lakukan usaha lobi untuk memengaruhi agenda lawatan Presiden Jokowi, termasuk juga waktu menjumpai Presiden Barack Hussein Obama.

Tudingan semakin serius, sesudah Buehler menyampaikan yang memiliki Pererira International, Darwin Pereira, besar kemungkinan rekan Menkopolhukam Luhut Panjaitan. Keduanya sama-sama mengetahui saat Luhut masih tetap menjabat juga sebagai Dubes Singapura.

Didapati selepas pertemuan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, tempo hari (9/11), Luhut menyanggah keras substansi tulisan Buehler. Dia menyampaikan tak ada satupun perusahaan pelobi dilibatkan mengatur lawatan Jokowi ke Negeri Paman Sam.

Menkopolhukam menyatakan gosip ada makelar yang menghubungkan RI-1 dengan presiden AS mendiskreditkan pemerintah. " Itu bukanlah makelar, janganlah anda rendahkan bangsa ini dengan beberapa hal sejenis itu. Ini bangsa besar, " katanya.

Luhut juga menyanggah dokumen di fara. gov yang menyebutkan pelobi mengupayakan agar Jokowi dapat lakukan pertemuan dengan Kongres Amerika Serikat. " Tidak pernah, tidak ada, " tegasnya.

Meski demikian, Luhut membetulkan apabila dia mengetahui Darwin Pererira. Namun dia menyanggah ada keinginan spesial dari pemerintah RI pada konsultan Singapura itu memuluskan agenda kunjungan Jokowi.

 " Ah, mereka itu rekan. Seluruhnya saya anggap rekan. Itu (Pereira International LTD) bukanlah perusahaan makelar, tetapi lobbyist firm, sama dengan di manapun, " ungkap Luhut.

Di konfirmasi BBC Indonesia dua hari kemarin, Buehler meluruskan tulisannya menyoroti kehadiran pelobi. Poin intinya malah bukanlah perihal insiatif konsultan Singapura menyewa 'calo' mempertemukan Jokowi dengan Obama.

Kian lebih itu, dia meyakinkan apabila transfer dana USD 80 ribu memanglah riil pada Pereira pada R&R. Bukti transfer itu diupload di website fara. gov, juga sebagai keharusan tiap-tiap perusahaan lobi AS untuk menuturkan aktivitasnya.

 " Pada prinsipnya ada kontrak bahwa seorang membayar duit ke Pereira Limited di Singapura yang lalu diberikan pada perusahaan di Las Vegas, R&R Partners, USD 80 ribu untuk pekerjaan konsultasi dalam jalinan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat, " kata Buehler.

Tulisan itu memetik bantahan dari Kementerian Luar Negeri. " Walau lobbyist adalah sisi dari kehidupan politik di Amerika Serikat, Pemerintah RI mulai sejak dilantik pada Oktober 2014 tak pernah memakai lobbyist di Amerika Serikat, " seperti diambil dari pernyataan tercatat Kemenlu.

Bantahan itu balik dipertanyakan oleh Buehler. Apabila memanglah pemerintah RI tak membayar, mengapa konsultan swasta Singapura mesti repot-repot mengongkosi pelobi di AS mengatur kebutuhan Indonesia.

 " Jadi bila pemerintah Indonesia menyebutkan tak pernah memakai konsultan jadi siapa yang membayar konsultan itu serta kenapa

konsultan di Singapura itu berpura-pura bekerja atas nama pemerintah Indonesia Indonesia, " kata Buehler mempertanyakan.

Meski menyanggah masalah ada penghubung partikelir dibalik lawatan RI-1, Luhut menyebutkan mustahil membatasi usaha swasta menyewa lobi untuk konteks perdagangan. Terkecuali perbincangan politik keamanan, agenda Jokowi ke AS sekalian mencari kesempatan investasi ataupun kerja sama ekonomi yang lain.

Malah, Luhut menyebutkan yang mungkin saja menyewa pelobi yaitu pelaku bisnis di Tanah Air yang mempunyai kebutuhan dengan pasar Negeri Paman Sam. Indonesia berbarengan Myanmar serta Kamboja, menurut Luhut cukup naif. Cuma tiga negara ASEAN ini tak mempunyai konsultan lobi di Amerika.

 " Saya ketahui kok ada lobi-lobi itu untuk kebutuhan perdagangan, jadi perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada kebutuhannya di Amerika umpamanya kelapa sawit, pulp, udang, lingkungan, mereka memakai peristiwa kunjungan presiden itu untuk lakukan pendekatan sana sini, " kata menkopolhukam.

Pada awal mulanya, melalui konferensi pers Kementerian Luar Negeri menyanggah pernah keluarkan biaya untuk mendanai layanan pelobi. Jokowi datang ke Negeri Paman Sam atas undangan pribadi Obama di sela-sela KTT APEC 2014 di Beijing.

Kemlu sekalian menyangkal tuduhan Muehler yang menyebutkan ada perselisihan pada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, serta Keamanan Luhut Binsar Panjaitan ketika persiapan lawatan Jokowi ke AS bln. lantas.

Persiapan lawatan RI-1 sekian kali dikerjakan Luhut waktu masih tetap menjabat juga sebagai Kepala Staf Presiden. Purnawirawan TNI AD itu telah mengemukakan gagasan lawatan Jokowi ke AS waktu menghadiri acara Center for Strategic and International Studies di Washington D. C, pada 9 Desember 2014.

Saya pribadi yang memimpin rapat sejumlah tiga kali satu tingkat menteri di tanggal 17 September, 7 Oktober serta 17 Oktober. Diluar itu Dirjen Amerika-Eropa telah bersua dengan Dirjen Washington, manfaat persiapan hal itu, " kata Menlu Retno dalam jumpa pers akhir minggu lantas.

Masalah aktivitasnya bolak-balik Jakarta-Washington, Luhut mengakui tak menggantikan pekerjaan Menlu. Kebetulan saja juga sebagai Kepala Staf Presiden waktu itu dia banyak memperoleh pekerjaan surat-menyurat. " Saya ke (AS) untuk mengemukakan surat presiden. Ya berkenaan beberapa macam, berkenaan juga menjawab keinginan presiden Obama ke presiden Jokowi untuk bertandang.

Tweet